Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Kamis, 14 November 2013

Bondowoso Menuju Kota Layak Anak

Salah satu hasil yang didapat dari kegiatan di aula Simphony tersebut adalah agar orang tua, guru, pemerintah, masyarakat, dan institusi lain memperhatikan dan memberikan hak anak. Kampanye agar anak tidak melakukan Nikah Dini juga perlu ditekankan. Komitmen pemerintah untuk melindungi, menghormati, dan mempromosikan hak anak adalah melalui pembentukan Desa Layak Anak.

Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka:

a.mempromosikan,

b.melindungi,

c.memenuhi dan menghormati
hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan
Adapun dasar dalam Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah Permen PP dan PA RI No 
14 Tahun 2010 tentang JUKNIS Kab/Kot Layak Anak di Desa/Kelurahan 

Tahapan-tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak

Tahap 1. Persiapan di Tingkat Desa
1.      Menyamakan persepsi bersama ttg Program  DLA/KLA untuk menghargai, melindungi, memenuhi hak – hak anak
2.      Membangun impian bersama tentang masa depan anak yang ingin dicapai
3.      Mengidentifikasi tokoh masyarakat, pendidik, untuk menjadi penggerak program DLA/KLA
4.      Membuat kesepakatan prinsip bersama tentang pengembangan desa/kel layak anak
5.      Melatih tokoh penggerak sebagai fasilitator dengan Konsep Pemahaman tentang Hak Anak dan teknik2 pengembangan program yang berpihak pada hak anak
6.      Membentuk forum anak agar secara aktif  berpartisipasi dalam seluruh tahapan.

Tahap 2. Data Dasar/Analisa Situasi Anak
1.      Pengembangan dan menyepakati indikator data dasar Desa/Kelurahan Layak Anak yang disinkronisasikan dengan data dasar Kab/Kota dan  ASIA.
2.      Mengumpulkan data dasar di tk desa/kelurahan, dan hasil data dasar desa /kelurahan untuk  Analisa situasi di tk desa.
3.      Proses  Analisa situasi tk. Ds/Kel menggunakan Pendekatan PLA (Participatory Learning Action)  yg menggunakan metode spt: Transek, peta desa/kel yang berisi peta sumberdaya alam, sumber daya sosial –wealth ranking dan sumber daya, diagram venn. Hasil yg diharapkan adalah gambaran permasalahan anak dan potensi desa/kel.
4.      Analisa Permasalahan dengan melakukan prioritas masalah dengan teknik ranking dan analisis penyebab (akar)  masalah- dengan teknik: Pohon masalah

Tahap 3. Perencanaan (Rencana Aksi)
1.      Setelah mengetahui penyebab masalahnya baru mencari jalan keluar penyelesaian masalah. Dengan pendekatan “Pohon Solusi” Hasil Pohon Solusi adalah: Rekomendasi kegiatan untuk pemecahan masalah .
2.      Mengkaji kegiatan2 yang direkomendasikan dengan menghasilkan program 3 tahunan berisi tentang hal2 sbb:
3.      Visi dan misi desa/kel Layak anak
4.      Peran masyarakat, peran pemerintah (SKPD dan pemangku kewajiban lainnya) dan Forum Anak
5.      Berapa Anggaran dan darimana sumber dana.
6.      Waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
7.      Kesepakatan cara dan alat monitoring dan evaluasi thd rencana tersebut

Tahap 4. Pelaksanaan Rencana Aksi
1.      Melaksanakan program kegiatan yang sudah direncananakan.
2.      Memobilisasi sumberdaya yang sudah dialokasikan pada tahapan perencanaan.
3.      Memastikan pelaksanaan sesuai dengan jadwal waktu, keterlibatan para pihak sesuai dengan bidang tugas masing – masing dan Forum Anak.
4.      Melakukan koordinasi efektif secara berkelanjutan

Tahap 5. Monitoring dan Supervisi
1.      Memonitor input , proses, output dari kegiatan yang dilakasanakan.
2.      Menemukan kendala – kendala dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dalam proses.
3.      Memberikan rekomendasi – rekomendasi perbaikan agar tujuan  dapat di capai.

Tahap 6. Refleksi & Masukan untuk Perbaikan
1.      Mengkaji atau menilai rekomendasi – rekomendasi kemudian memilih rekomendasi yang paling effektif dan effisien untuk mencapai tujuan tersebut dari hasil monitoring.
2.      Membuat rencana baru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis  untuk mencapai tujuan utama. 
Sedangkan Indikator Desa/Kota Layak Anak adalah :
1
Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak
2
Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
3
Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya
4
Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan
5
Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
6
Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak
7
Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak
8
Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
9
Tersedia fasilitas informasi layak anak
10
Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan
11
Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun
12
Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak
13
Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)
14
Angka Kematian Bayi (AKB)
15
Prevalensi kekurangan gizi pada balita
16
Persentase ASI ekslusif
17
Jumlah Pojok ASI
18
Persentase imunisasi dasar lengkap
19
Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
20
Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
21
presentase rumah tangga dengan akses air bersih
22
persedia kawasan tanpa rokok
23
Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
24
Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun


25
Persentase sekolah ramah anak
26
Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
27
Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak
28
Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan


29
Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)
30
Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
31
Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak
 

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons | Re-Design by PKS Piyungan